Poros Jakarta – Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi terhadap program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Papua yang diinisiasi oleh Maruarar Sirait. Program ini dinilai sebagai langkah konkret dalam mengatasi persoalan hunian tidak layak di wilayah timur Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai rapat koordinasi di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (15/4/2026). Ia menegaskan bahwa alokasi program dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sangat besar dan belum pernah dilakukan sebelumnya secara masif di Papua.
“Program ini sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah. Bahkan untuk bedah rumah saja, minimal dialokasikan 21.000 unit di wilayah Papua,” ujar Tito.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Alokasi Besar Ringankan Beban Daerah
Menurut Tito, program ini sangat membantu pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan anggaran. Ia menjelaskan bahwa jika 21.000 unit rumah tersebut dibagi ke 42 kabupaten/kota di enam provinsi Papua, maka setiap daerah akan menerima sekitar 500 unit rumah.
Jumlah tersebut dinilai sulit direalisasikan jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau dihitung, berapa besar biaya yang harus ditanggung APBD tiap daerah? Karena itu kami sangat mengapresiasi langkah Pak Menteri Perumahan,” tambahnya.
Skema Pembiayaan dan Penanganan Kawasan Kumuh
Sementara itu, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung program tersebut. Skema tersebut meliputi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan hingga program rumah subsidi.
Selain fokus pada bedah RTLH, pemerintah juga melakukan penataan kawasan kumuh di sejumlah titik strategis di Papua.
“Ada tiga lokasi kawasan kumuh yang diperbaiki, yakni di Jayapura (Papua Induk), Papua Selatan, dan Sorong. Program ini dilakukan secara masif,” jelas Maruarar.
Sinergi Lintas Lembaga
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Ribka Haluk, Amalia Adininggar Widyasanti, jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, serta para gubernur se-Tanah Papua.
Pemerintah berharap sinergi lintas lembaga ini dapat memastikan program pembangunan rumah layak huni berjalan tepat sasaran, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah terpencil Papua.***
Penulis: Gtr
Editor: Ahmad
