Bahlil Dilantik Jadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Tetap Jabat Menteri ESDM

JAKARTA, Poros-Nasional.com — Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Kamis (1/10/2026).

Dengan penugasan tersebut, agenda hilirisasi sumber daya alam dan transisi energi yang sebelumnya berjalan melalui jalur koordinasi berbeda kini berada dalam satu payung koordinasi.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Bahlil tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri ESDM sekaligus mengemban jabatan baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Bahlil Siap Jalankan Dua Tanggung Jawab

Setelah pelantikan, Bahlil mengatakan siap menjalankan kedua amanah tersebut.

Ia menyebut penugasan sebagai Menko dan Menteri ESDM merupakan bagian dari pengabdian sekaligus tanggung jawab sebagai pembantu Presiden.

“Insyaallah sebagai pembantu Presiden akan berusaha sekuat tenaga dengan totalitas untuk menjalankan tugas ini dengan baik, baik sebagai Menko maupun sebagai Menteri ESDM karena ini adalah sebagai bentuk panggilan pengabdian kepada Ibu Pertiwi dan harus kita jadikan ini sebagai bagian momentum untuk memberikan yang terbaik kepada Ibu Pertiwi,” ujar Bahlil.

Penugasan tersebut membuat koordinasi kebijakan hilirisasi dan transisi energi berada dalam satu struktur kepemimpinan.

Dua agenda itu memiliki irisan dengan sektor sumber daya alam dan energi, termasuk pengolahan sumber daya di dalam negeri serta pengembangan energi yang lebih bersih.

Hilirisasi dan Transisi Energi Didorong Lebih Terintegrasi

Bahlil mengatakan kondisi geopolitik dan dinamika ekonomi global menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menjalankan agenda tersebut secara lebih terintegrasi.

Pada saat yang sama, tuntutan untuk mempercepat penggunaan energi bersih juga terus berkembang.

Menurut Bahlil, kondisi tersebut membuat program hilirisasi dan transisi energi perlu dikerjakan secara komprehensif dan terukur.

“Dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya energi yang bersih maka Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement, maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur,” kata Bahlil dalam keterangan pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

Penyatuan koordinasi tersebut berkaitan dengan dua agenda besar pemerintah, yakni peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri serta penguatan ketahanan dan kemandirian energi.

Kedua agenda itu juga bersinggungan dengan kepentingan ekonomi dan publik, mulai dari penciptaan lapangan kerja dan penerimaan negara hingga ketersediaan energi bagi masyarakat dan dunia usaha.

Melanjutkan Kerja Satgas Hilirisasi dan Transisi Energi

Penugasan Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi juga melanjutkan sejumlah pekerjaan yang sebelumnya telah berjalan.

Sebelumnya, Bahlil memimpin Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas tersebut menyiapkan sejumlah proyek prioritas hilirisasi sebelum memasuki tahap implementasi.

Pada Maret 2026, Presiden juga menunjuk Bahlil sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi.

Penugasan itu diarahkan untuk mempercepat implementasi energi baru terbarukan, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya.

Dengan jabatan baru tersebut, koordinasi dua agenda kini ditempatkan dalam satu payung.

Pemerintah diharapkan dapat mengintegrasikan tahapan penyiapan proyek prioritas hingga pelaksanaan program hilirisasi dan transisi energi di lapangan.

Namun, Bahlil belum merinci dalam keterangan tersebut target proyek, nilai investasi, kapasitas energi, maupun jadwal implementasi yang akan menjadi prioritas setelah penugasan barunya.

Karena itu, dampak konkret dari perubahan struktur koordinasi tersebut masih bergantung pada kebijakan dan program yang akan ditetapkan pemerintah berikutnya.***

(gtr)

Penulis: Guntur