Ringkasan Eksekutif:
- Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara memunculkan pertanyaan mengenai arah pengelolaan anggaran MBG.
- Purbaya sebelumnya membuka peluang efisiensi anggaran MBG hingga di bawah Rp200 triliun melalui efisiensi dan pemanfaatan teknologi.
- Kepala BGN Sudaryono menegaskan berapa pun anggaran yang ditetapkan pemerintah akan dipertanggungjawabkan sebagai uang negara dan uang rakyat.
- Untuk 2027, BGN mengajukan pagu Rp240,20 triliun setelah melakukan efisiensi pada komponen bantuan pemerintah untuk MBG.
JAKARTA, Poros-Nasional.com — Anggaran MBG 2026 kembali menjadi perhatian setelah posisi Menteri Keuangan beralih dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara. Pergantian tersebut terjadi ketika pemerintah masih menghadapi pembahasan mengenai efisiensi dan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan lembaganya akan menjalankan dan mempertanggungjawabkan anggaran yang ditetapkan pemerintah, baik nilainya besar maupun kecil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 17 September 2026.
Menurut dia, ukuran utama bagi BGN bukan sekadar besarnya anggaran, melainkan bagaimana dana publik tersebut dikelola dan dipertanggungjawabkan.
Purbaya Sebelumnya Membuka Ruang Efisiensi MBG
Sebelum digantikan Suahasil Nazara, Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyatakan bahwa kebutuhan anggaran MBG masih dapat ditekan.
Purbaya pada awal September membuka peluang agar anggaran MBG 2027 yang berada di kisaran Rp240 triliun dapat ditekan hingga di bawah Rp200 triliun. Efisiensi dan pemanfaatan teknologi disebut sebagai instrumen untuk mencapai penghematan tersebut.
Wacana tersebut bukan muncul tanpa latar belakang. Anggaran program MBG telah mengalami beberapa kali penyesuaian sebelum mencapai kisaran Rp240 triliun yang menjadi acuan pembahasan.
Namun, angka di bawah Rp200 triliun yang pernah disebut Purbaya merupakan peluang efisiensi, bukan angka anggaran final yang telah ditetapkan pemerintah.
Perbedaan ini penting karena pagu anggaran, potensi efisiensi, dan realisasi belanja merupakan tiga hal yang tidak selalu sama.
BGN Ajukan Pagu Rp240,20 Triliun untuk 2027
Dalam pembahasan anggaran 2027, BGN mengajukan pagu sebesar Rp240,20 triliun.
Dari angka tersebut, Rp232,88 triliun dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional, sedangkan sekitar Rp7,33 triliun digunakan untuk dukungan manajemen. BGN juga menyatakan telah melakukan efisiensi Rp30 triliun pada komponen Bantuan Pemerintah untuk MBG.
BGN pada saat yang sama tetap menargetkan program MBG menjangkau sekitar 72,46 juta penerima manfaat pada 2027.
Artinya, tantangan anggaran bukan hanya mengenai berapa dana yang tersedia, tetapi juga kemampuan pemerintah menjaga cakupan layanan ketika kebutuhan penerima manfaat terus besar.
Sudaryono: Berapa Pun Anggarannya Harus Dipertanggungjawabkan
Di tengah pembicaraan mengenai efisiensi, Sudaryono memilih menekankan aspek akuntabilitas.
Ia menyatakan setiap anggaran yang diterima BGN pada dasarnya merupakan uang negara dan uang rakyat. Karena itu, lembaganya berkewajiban menggunakan serta mempertanggungjawabkannya secara optimal.
Sikap tersebut sekaligus menempatkan BGN pada dua tuntutan yang berjalan bersamaan: menjaga keberlanjutan layanan MBG dan memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena skala program MBG sangat besar. Setiap perubahan dalam pagu berpotensi memengaruhi jumlah penerima, mekanisme pengadaan, distribusi makanan, hingga operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pergantian Menkeu Tidak Otomatis Mengubah Anggaran MBG
Pergantian Menteri Keuangan tidak dengan sendirinya berarti angka anggaran MBG langsung berubah.
Pagu anggaran merupakan bagian dari proses penganggaran pemerintah dan pembahasan dengan lembaga legislatif. Karena itu, pernyataan pejabat mengenai peluang efisiensi harus dibedakan dari keputusan anggaran yang telah ditetapkan.
Suahasil Nazara resmi menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Serah terima jabatan berlangsung di Kementerian Keuangan pada 15 September 2026.
Dengan perubahan tersebut, perhatian berikutnya adalah bagaimana kebijakan fiskal kementerian diterapkan terhadap berbagai program prioritas pemerintah, termasuk MBG.
Tantangan Utamanya Bukan Sekadar Memangkas Anggaran
Perdebatan mengenai anggaran MBG tidak cukup dilihat dari pertanyaan apakah pagunya berada di atas atau di bawah Rp200 triliun.
Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana efisiensi dilakukan tanpa mengurangi kualitas makanan, ketepatan sasaran penerima, keamanan pangan, dan kontinuitas distribusi.
BGN sendiri sebelumnya telah mengambil langkah terkait tata kelola SPPG. Pada September 2026, BGN mengumumkan penutupan sementara terhadap 1.999 dapur MBG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Langkah tersebut menunjukkan bahwa penghematan anggaran bukan satu-satunya ukuran dalam mengevaluasi program.
Efisiensi yang menghasilkan pengurangan biaya tetapi mengorbankan standar keamanan pangan atau kualitas layanan justru dapat menciptakan persoalan baru.
Akuntabilitas Menjadi Ujian Berikutnya
Pernyataan Sudaryono mengenai tanggung jawab atas setiap rupiah anggaran membawa isu MBG ke persoalan yang lebih luas: transparansi penggunaan uang publik.
Program dengan nilai anggaran sangat besar membutuhkan mekanisme pengawasan yang mampu menjelaskan bagaimana uang negara diterjemahkan menjadi layanan bagi penerima manfaat.
Karena itu, publik memiliki kepentingan untuk mengetahui bukan hanya berapa besar anggaran MBG, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut dibelanjakan, berapa yang benar-benar terserap, serta seberapa efektif program mencapai sasaran.
Perubahan pejabat di Kementerian Keuangan juga membuat kesinambungan kebijakan menjadi perhatian. Namun, arah akhirnya tetap akan ditentukan melalui keputusan anggaran pemerintah dan proses resmi penganggaran.
Anggaran MBG 2026 dan Arah Kebijakan Berikutnya
Untuk saat ini, Sudaryono tidak menyatakan bahwa pergantian Menteri Keuangan akan mengubah program MBG. Ia justru menegaskan kesiapan BGN mengelola anggaran sesuai besaran yang diberikan pemerintah.
Di sisi lain, jejak kebijakan sebelumnya menunjukkan adanya dorongan kuat untuk meningkatkan efisiensi. Purbaya pernah membuka peluang penghematan hingga di bawah Rp200 triliun, sedangkan BGN mengajukan pagu 2027 sebesar Rp240,20 triliun.
Perbedaan antara kedua angka tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan anggaran MBG masih berkaitan erat dengan efisiensi, cakupan penerima, kapasitas pelaksanaan, serta keputusan fiskal pemerintah.
Bagi publik, perkembangan yang paling penting bukan semata angka nominalnya, melainkan apakah setiap rupiah anggaran MBG benar-benar menghasilkan layanan gizi yang aman, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.***
(slm)
Penulis: Selamat R
